Peraturan
Diposting tanggal: 04 Januari 2014

PERATURAN WALIKOTA

  1. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1.1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Download

 

2. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Download

 

3. PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
Download

4.

 

 

PERATURAN DAERAH

  1. PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2033

Download

2. PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK
Download

3. PERDA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Download

4. PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Download

5. PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Download

 

 

 

 

PERATURAN  WALIKOTA  PONTIANAK

 

NOMOR  31  TAHUN  2013

 

TENTANG

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

WALIKOTA PONTIANAK,

 

 

Menimbang

:

a.

 

 

b.

 

 

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu bagi pemerintah daerah untuk menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;

bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu di susun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

 

 

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

 

 

Mengingat

:

1.

2.

 

 

 

 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

 

 

 

3.

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 

 

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 

 

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

 

 

 

 

7.

Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 

 

 

 

8

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

 

 

 

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

 

 

 

 

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

 

 

 

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 

 

 

 

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

 

 

 

 

14.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010  tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

 

 

 

 

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;

 

 

 

 

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

 

 

 

 

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

 

 

 

 

18.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

 

 

 

 

19.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

 

 

 

 

20.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

 

 

 

22

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;

 

 

 

 

23

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

 

 

 

 

24

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

 

 

 

25

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah  Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);

 

 

 

 

26

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16);

 

 

 

 

27

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat Se-Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

 

BAB I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

             

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Pontianak.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah  sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3.

Walikota  adalah Walikota Pontianak.

4.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

5.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

6.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7.

Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

8.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga sosial masyarakat yang indenpenden yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra  kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

9.

 

Pelayanan adalah pelayanan administrasi pemerintahan umum, kependudukan dan perijinan.

10.

Pemberi pelayanan adalah perangkat Kelurahan dan Kecamatan  yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11.

Pemohon adalah orang, masyarakat, Lembaga, Instansi pemerintah dan dunia usaha yang mengajukan  permohonan pelayanan administrasi di Kecamatan dan Kelurahan.

12.

Out put adalah berkas/formulir dan/atau hasil keluaran yang sudah ditandatangani oleh lurah dan atau camat serta dibubuhi cap basah.

13.

Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses pelayanan berlangsung mulai dari berkas ditangani sampai dengan berkas selesai ditangani.

14.

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

 

 BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN

 

Pasal 2

 Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan harus memenuhi dan menerapkan asas, prinsip dan standar pelayanan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 3

 Maksud dan tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur  Kecamatan dan Kelurahan adalah:

  1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan.
  2. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur di Kecamatan dan Kelurahan.

 

 BAB III

RUANG LINGKUP JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

 Pasal 4

 

(1)  Jenis pelayanan di Kecamatan, meliputi :

  1. Pelayanan Penerbitan Akta Pejabat Pembuat Akte Tanah;
  2. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris;
  3. Pelayanan Pengesahan Usulan Pensiun;
  4. Pelayanan Surat Domisili Usaha;
  5. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil;
  6. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah Islam/Non Islam;
  7. Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur;
  8. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu;
  9. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM
  10. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah Datang;
  11. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower;
  12. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah;
  13. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI;
  14. Pelayanan Surat Keterangan Usaha; dan
  15. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan

 (2)  Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perijinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)  Jenis pelayanan di Kelurahan, meliputi :

  1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
  2. Pelayanan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
  3. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa;
  4. Pelayanan Surat Keterangan Kematian;
  5. Pelayanan Pengesahan Perlengkapan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) Pensiun;
  6. Pelayanan Surat Keterangan Janda/Duda;
  7. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah;
  8. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian;
  9. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga;
  10. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu;
  11. Pelayanan Pengesahan Surat Permohonan KPR;
  12. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
  13. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha;
  14. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Parpol/LSM;
  15. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  16. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
  17. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar;
  18. Pelayanan Distribusi Beras Miskin (Raskin);
  19. Pelayanan Surat Keterangan Waris;
  20. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran Baru;
  21. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran Dewasa;
  22. Pelayanan Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK);
  23. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  24. Pelayanan Surat Pengantar Cerai/Rujuk.

 (4)  Pelayanan legalisasi, pemberian surat keterangan, perijinan dan lain-lain yang menjadi kewenangan Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 BAB IV

 BAGAN ARUS  (FLOWCHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

 Pasal 5

 Bagan arus (flowchart) Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

 

 BAB V

 KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 6

 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

 

 

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal   1 Agustus  2013                        

 

WALIKOTA  PONTIANAK,

 

 

 

         SUTARMIDJI

                   

 

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal  1 Agustus 2013

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

 

 

 

MOCHAMAD AKIP

 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN  2013   NOMOR  31